Center for Public policy and Management Studies dan Laboratorium Program Studi Sarjana Administrasi Publik menyelenggarakan pelatihan penggunaan metode Social Return on Investment (SROI) sebagai metode analisis kebijakan dan program bagi administrator publik. Pelatihan ini dilakukan selama dua hari lamanya (18 Januari – 19 Januari) yang diikuti oleh enam pegawai dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang (BKPSDM).
Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan MoA antara pihak BKPSDM Kabupaten Karawang yang diwakili oleh Bapak Jajang Jaenudin, S.STP,M.M. selaku sekretaris BKPSDM Kabupaten Karawang dengan Ketua Jurusan Administrasi Publik yang diwakili oleh Ibu Dr. Indraswari.
Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama dari rangkaian kegiatan pelatihan bagi administrator publik. Menurut Ketua CPMS, Tutik Rachmawati, PhD, akan ada pelatihan pelatihan yang lain seperti TOEFL Preparation Class, Pelatihan Sistem Pengawasan Internal, Pembuatan Policy Brief, Collaborative Canvas Model, Analisis Cost-Benefit Analysis, dan Pelatihan Persiapan Sertifikasi Analisis Kebijakan.
Tema dari workshop ini dianggap sebagai bentuk urgensi keterampilan yang harus dimiliki oleh birokrat sebagai pengetahuan dasar untuk melakukan evaluasi program atau kebijakan. Pada hari pertama keenam peserta yang telah dibekali teori penggunaan metode SROI oleh Ibu Susana Ani Berliyanti, Drs.,M.Si melanjutkan kegiatan di hari kedua dengan melakukan evaluasi program melalui case study yang telah disiapkan oleh pelatih workshop, Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D.
Selain mendapatkan pengalaman untuk mengevaluasi program menggunakan metode SROI. Pelatihan ini memiliki output penting untuk keenam peserta dalam hal mengidentifikasi dampak dan proxy dari tiap program yang dievaluasi, di samping itu tutur salah satu peserta, Bu Rika, tentang pendapatnya mengenai pelatihan ini mengatakan bahwa “Pelatihan ini dapat saya jadikan sebagai referensi kelak untuk melakukan penelitian”. Antusiasme dari keenam peserta ini hanyalah awalan baru untuk para birokrat dan dapat dijadikan acuan untuk birokrat lainnya untuk memiliki kemampuan menganalisa dan berpikir kritis melalui program – program yang nantinya akan dilaksanakan oleh pihak CPMS.
Camila
Tutik Rachmawati