Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, menyelenggarakan kegiatan Gathering Administrasi Publik (GAP) Tahun 2025 pada Sabtu, 1 November 2025. Kegiatan tahunan ini mengusung tema “Menimbang Proses Kebijakan: Antara Tuntutan atau Kebutuhan Publik” sebagai ajang pengenalan program studi sekaligus penguatan kebersamaan antar mahasiswa Administrasi Publik.
GAP 2025 diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Program Studi Administrasi Publik. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa mendapatkan berbagai materi pengenalan jurusan, pemaparan mengenai kebijakan publik, serta kegiatan interaktif yang mendorong kolaborasi dan diskusi kritis.
Pada hari penutupan, kegiatan mencapai puncaknya dengan presentasi hasil diskusi dari sepuluh kelompok mahasiswa. Setiap kelompok memaparkan analisis terhadap satu isu kebijakan aktual, yaitu:
- Kebijakan Penyaluran Dana Makanan Bergizi Gratis (MBG)
- Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
- Analisis Revisi UU TNI 2025
- Kontroversi Kebijakan Tunjangan Sewa DPR
- Analisis Kebijakan Pembinaan Barak Militer pada masa Jabatan Dedi Mulyadi
- Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik
- Revisi UU KPK No. 12 Tahun 2019
- Kebijakan Pemblokiran Rekening dalam Sistem Perbankan Nasional
- RUU Penyiaran
- RUU Cipta Kerja
Seluruh kebijakan tersebut dibahas secara mendalam melalui sidang terbuka yang melibatkan seluruh peserta. Forum ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengevaluasi, berdialog, dan merumuskan rekomendasi yang konstruktif terkait kebijakan publik di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa Administrasi Publik semakin memahami dinamika kebijakan publik serta mengembangkan kemampuan analitis dan kolaboratif yang penting dalam bidang administrasi publik.
Program Studi Sarjana Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan