Pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 untuk memilih legislatif, eksekutif, sampai kepala daerah akan segera dilaksanakan. Dalam pemilihan umum sering terjadi adanya politik identitas baik dari kesukuan, agama, atau hal apapun yang justru dapat mencederai pemilihan pemimpin masa depan. Hal ini perlu menjadi sorotan penting, bagaimana langkah yang tepat untuk para pemilih untuk menentukan suara mereka dalam memilih pemimpin terbaik untuk masa depan.
Pada tanggal 21 November 2022, Tribun Jabar bersama Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan Bandung menggelar forum talkshow yang mengangkat tema “Memilih, Damai” dengan mengangkat isu ‘Membaca Kecenderungan Preferensi Pemilih: Kesukuan, Kapasitas atau Kesholehan’. Gelaran talkshow yang diinisiasi Tribun Jabar dengan menggaet UNPAR menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, antara lain Founder INTRANS Andi Saiful Haq, Firman Manan, S.IP, M.A. selaku Dosen Ilmu Politik Unpad. Dekan FISIP UNPAR Dr. Pius Sugeng Prasetyo M. Si, dan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Tak lupa kegiatan ini dipandu oleh Adi Sasono selaku Pemimpin Redaksi dari Tribun Jabar sebagai moderator dan Nitia Anisa sebagai host dalam kegiatan ini.
Pembukaan dari kegiatan talkshow ‘Memilih, Damai’ dibuka dengan sambutan dari Kepala Pusat Studi dari jurusan Ilmu Administrasi Publik UNPAR Kristian Widya Wicaksono, Ph.D. dengan menyampaikan sambutan untuk menyiapkan diri untuk pesta demokrasi dalam memilih pemimpin untuk masa depan. Selain kata sambutan dari Bapak Kristian Widya Wicaksono, kata sambutan juga disampaikan oleh moderator Adi Sasono dengan kata penyambutan sekaligus membuka sesi talkshow.
Dalam sesi diskusi Andi Saiful Haq menyampaikan, kegiatan forum talkshow semacam ini sangat positif karena pemilu di Indonesia selalu dibayang-bayangi politik identitas. Namun, referensi pemilih dari pemilu tahun 1999 pemilih jarang memandang indikator kesukuan, keshalehan tetapi memandang berdasarkan survei politik, lalu preferensi pemilih dalam memilih adalah calon pemimpin memiliki karisma merakyat yang mau bertatap langsung dengan masyarakat, dan selanjutnya adalah kedekatan dengan pemilihnya. Lanjutnya beliau berharap semoga Indonesia sebagai bangsa yang majemuk bisa selamat dari politik identitas, kondisi ini harus dimulai dari elemen bangsa, seperti kampus dan media secara rutin untuk memberikan pendidikan politik secara rutin untuk menghadapi pemilu 2024.
Pengamat Politik Unpad, Firman Manan mengajak masyarakat untuk dapat kritis dalam melihat situasi yang terjadi di publik dan melihat isu politik identitas ini dengan kritis. Menurutnya ada variabel lain yang tak semata keinginan pemilih karena faktor etnis, terlebih adanya aturan 20 persen presiden threshold sehingga kemungkinan munculnya calon dari non jawa kecil. Firman juga menegaskan bahwa para pemilih harus cerdas dalam melihat sosok calon pemimpin, tidak semata hanya dari pencitraan yang dibuat di media sosial.
Dalam forum talkshow ini juga dibuka sesi diskusi tanya jawab kepada para audiens mahasiswa untuk memberikan pertanyaan terhadap topik yang dibahas. Pada sesi tanya jawab ini didapati empat mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Pertanyaan seputar topik talkshow dari salah satu mahasiswa menanyakan ‘apakah politik identitas masih akan terus terjadi di 2024 dan apakah politik identitas akan berpengaruh terhadap elektabilitasnya’ ujar salah satu mahasiswa.
Dalam menanggapi pertanyaan tersebut, Bapak Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan FISIP UNPAR menanggapi bahwa politik identitas akan terus ada karena keragaman yang dimiliki Indonesia, hal ini membuat pilihan-pilihan dalam memilih pemimpin yang melekat padanya, perlunya edukasi mengenai politik lewat berbagai media dan kampus-kampus. Lanjutnya dia mengucapkan seiring dengan perkembangan informasi yang luas diharap masyarakat daerah dapat mengakes informasi yang terpercaya.
Pemilu yang akan Indonesia laksanakan harus menjadi pesta demokrasi yang bersih serta ajang untuk memilih pemimpin yang memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk menjalankan tugas yang sudah diamanahkan masyarakat. Masyarakat perlu kritis dalam melihat isu politik identitas ini. Perlu adanya edukasi mengenai isu ini agar masyarakat dapat tercerdaskan dalam langkah untuk memilih calon. Peran media dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat.
Muhammad Rizki Pirdaus
Rina Nurhidayanti